Menyempitnya Ruang Sosial dan Politik bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tahun 2016, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami kemunduran menjadi 70,09 dari 72,82 (2015). Kemunduran ini karena adanya penurunan yang signifikan pada aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi. Khusus pada aspek kebebasan sipil, terdapat dua variabel yang berkontribusi besar, yaitu 1) ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dan 2) aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok.

Status kebebasan di Indonesia juga menurun dari Free menjadi Partly Free (Freedom Index, 2017). Terdapat tiga hal dalam kebebasan sipil yang menyebabkan kemunduran status kebebasan di Indonesia, yaitu 1) kelompok minoritas agama dan minoritas lainnya menghadapi pelecehan dan intimidasi yang berkelanjutan, sering kali dengan persetujuan yang nyata dari pemerintah daerah dan aparat keamanan, 2) lebih dari 2000 orang dilaporkan telah ditahan sepanjang 2016 karena berpartisipasi dalam aksi-aksi damai mendukung kemerdekaan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, dan 3) Pada September 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat pernyataan yang diklaim sebagai penodaan terhadap Islam dan mengakibatkan dia menerima hukuman pidana dan serial protes di Jakarta.

Menurunnya status kebebasan Indonesia menunjukkan bahwa semakin menciutnya ruang sosial dan politik yang berdampak pada semakin kecilnya ruang bagi masyarakat sipil untuk berekspresi, berkumpul, dan berserikat, termasuk bagi kelompok-kelompok minoritas. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi implementasi UU Ormas dari tahun 2013 – 2018. Dalam setiap tahunnya terjadi peningkatan peristiwa, meluaskan lokasi, dan keragaman korban.

Salah satu faktor pendorong memburuknya lingkungan pendukung bagi kebebasan organisasi masyarakat sipil di Indonesia adalah implementasi UU Ormas khususnya terkait dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK menyatakan jika SKT bersifat sukarela sementara dalam implementasinya pemerintah justru memberlakukan sebagai kewajiban.

Selama periode pemantauan, KKB mencatat peristiwa atau tindakan represif dalam implementasi UU Ormas telah terjadi di 29 provinsi yang tersebar di 87 kabupaten/kota di Indonesia dan ada 241 organisasi yang terdampak. Berikut beberapa contoh temuan-temuan utama:

  1. Terdapat pengaturan yang lebih represif terhadap organisasi masyarakat sipil setelah pengesahan UU 16 tahun 2017. Saat ini, pemerintah dapat membubarkan organisasi tanpa melalui putusan pengadilan. Selain itu, pemerintah daerah dapat membekukan/melarang aktivitas sebuah organisasi karena dinilai tidak memiliki legalitas formal dari pemerintah (tidak memiliki SKT).

  2. Implementasi SKT menyebabkan individu/kelompok minoritas agama/kepercayaan kehilangan haknya untuk tidak diakui. Pemerintah hanya mengakui identitas kepercayaan seseorang (di luar enam agama resmi di Indonesia), ketika dia menjadi anggota organisasi kepercayaan yang “diakui” oleh pemerintah (memiliki SKT). Jika tidak, maka seseorang tersebut tidak dapat (tidak memiliki hak) mencantumkan identitas kepercayaannya di dalam KTP (Tagar.id, 2017) dan terancam tidak dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kepercayaannya tersebut.

  3. Pemerintah mensyaratkan kepemilikan SKT bagi organisasi yang akan mengakses informasi publik. Padahal UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mensyaratkan hal ini. Persyaratan ini menjadikan hak atas informasi terancam tidak terpenuhi, terutama bagi pemohon informasi dari unsur organisasi (non individu).

  4. SKT telah membatasi partisipasi dalam pengawasan pemilu. Melalui Peraturan KPU No.8 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu No. 4 tahun 2018 mensyaratkan lembaga/organisasi pemantau pemilu wajib memiliki SKT. Ketentuan ini bertentangan dengan Putusan MK sebagaimana dijelaskan di atas dan tidak sejalan dengan konsep perluasan pengawasan pemilu berbasis masyarakat.

Berbagai temuan implementasi UU Ormas tersebut sangat bertentangan dengan pasal UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014, dan prinsip-prinsip pembatasan yang telah diatur dalam hukum internasional HAM. Pemerintah telah mengintervensi ruang OMS terlalu banyak melalui pembatasan dan penentuan pandangan atau ideologi organisasi, syarat pembentukan organisasi, syarat cakupan wilayah organisasi, hingga mewajibkan organisasi terdaftar dan menjadikannya sebagai syarat akses sumber daya, beraktivitas, partisipasi dan mendapatkan  informasi publik. Hal ini memperkecil ruang sosial dan politik bagi organisasi masyarakat sipil (OMS).

Penulis: Riza Imaduddin Abdali (Policy Advocacy Officer YAPPIKA-ActionAid) dan Hendrik Rosdinar (Head of Programme YAPPIKA-ActionAid)