Kebebasan Sipil Terancam: Menyempitnya Ruang Sipil dan Politik bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Konteks Umum

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 berada dalam KATEGORI SEDANG dengan skor 72,39. Akan tetapi, dari ketiga aspek yang dinilai, hanya aspek lembaga demokrasi yang mengalami perbaikan, sedangkan aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik mengalami penurunan.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019). Berita Resmi Statistik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

 

Terdapat lima indikator yang berkontribusi besar terhadap penurunan aspek kebebasan sipil, yaitu 1) ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; 2) ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat; 3) aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama; 4) tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama; dan 5) tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok. Pada aspek hak-hak politik, penyebab utama dari menurunnya aspek tersebut adalah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Freedom House Index, skor status kebebasan di Indonesia pada tahun 2018 menurun menjadi 62/100 dari 64/100 (2017) yang masuk ke dalam kategori Partly Free.[1] Dalam konteks hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi, terdapat beberapa catatan penting yang mempengaruhi menurunnya status kebebasan di Indonesia. Pertama, maraknya kejadian pembubaran, intimidasi kegiatan pertemuan atau diskusi yang membahas topik-topik tragedi 1965 dan isu separatis. Kedua, implementasi UU Ormas yang mewajibkan organisasi masyarakat sipil mendaftar, membatasi kegiatan dan pemerintah dapat membubarkan suatu organisasi tanpa melalui proses peradilan. Ketiga, organisasi (kelompok) minoritas terus mengalami pelecehan dan intimidasi. Keempat, terus berlanjutnya kejadian kriminalisasi aktivis.

Memburuknya status kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan bahwa semakin menciutnya ruang sosial dan politik bagi masyarakat sipil untuk berekspresi, berkumpul, hingga berorganisasi, termasuk bagi kelompok-kelompok minoritas. Berbagai temuan tersebut juga sejalan dengan temuan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) yang menunjukkan bahwa adanya pembatasan hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi akibat implementasi UU Ormas. Dalam konteks ini, pemerintah telah menciptakan lanskap pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap OMS di Indonesia.

Temuan KKB atas pemantauan implementasi UU Ormas menunjukkan bahwa peristiwa yang berpotensi terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berorganisasi semakin meningkat hampir pada setiap tahunnya. Selama kepemimpinan pemerintahan Jokowi (2014 – 2019), terdapat 615 peristiwa dengan 857 jenis tindakan dari implementasi UU Ormas yang bertentangan dengan prinsip hak atas kebebasan berorganisasi (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Peristiwa dan Jenis Tindakan Implementasi UU Ormas 2 Juli 2013 – 1 Juli 2019

Periode

Jumlah Peristiwa

Jumlah Jenis Tindakan

Tahun Pertama (2 Juli 2013 – 1 Juli 2014)

70

101

Tahun Kedua (2 Juli 2014 – 1 Juli 2015)

35

39

Tahun Ketiga (2 Juli 2015 – 1 Juli 2016)

117

156

Tahun Keempat (2 Juli 2016 – 1 Juli 2017)

175

260

Tahun Kelima (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018)

200

284

Tahun Keenam (2 Juli 2018 – 1 Juli 2019)

88

118

Total

685

958

Sumber: Diolah dari KKB (2019). Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Keempat (2 Juli 2016  – 1 Juli 2017) Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

 

Kewajiban Registrasi Meneguhkan Kontrol Negara atas Keberadaan OMS

Selama Pemerintahan Jokowi-JK, terdapat 32% tindakan implementasi UU Ormas merupakan tindakan yang mewajibkan OMS untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), termasuk memperpanjang SKT bagi yang telah kedaluwarsa. Kewajiban registrasi melalui kepemilikan SKT jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berorganisasi dan bertentangan dengan Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pendaftaran OMS bersifat sukarela.

Penerapan kewajiban registrasi yang dilakukan oleh pemerintah telah bergeser dari instrumen pendataan menjadi instrumen pengakuan (rekognisi). SKT telah berubah menjadi instrumen pemerintah untuk menerima atau menolak keberadaan suatu organisasi. Padahal, pendaftaran organisasi sejatinya bersifat sukarela dan hanya dalam bentuk pemberitahuan (notification), bukan sebagai kewajiban (obligation). Kewajiban pendaftaran justru meneguhkan rezim kontrol negara bukan saja terhadap kebebasan berkumpul dan berorganisasi, melainkan juga dimensi hak-hak lain, terutama hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat.[2]

Pembatasan Akses Sumber Daya bagi OMS

Penerapan kewajiban pendaftaran (SKT) berdampak langsung pada pembatasan pemanfaatan (akses) sumber daya bagi OMS. Kepemilikan SKT menjadi syarat bagi OMS yang ingin mendapatkan dana hibah pemerintah, pemanfaatan fasilitas publik, permohonan informasi publik, permohonan penelitian, hingga pelaksanaan penyampaian pendapat (demonstrasi).

Menggabungkan kebijakan pendataan organisasi dengan pemberian akses sumber daya bagi suatu organisasi sangat tidak tepat. Pemberian akses sumber daya memberikan ruang dan kesempatan bagi organisasi untuk berkembang sehingga dapat menggunakan haknya. Penggabungan kedua elemen yang saling bertolak belakang ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuh kembangnya OMS di Indonesia.

Kehilangan akses sumber daya akibat tidak terpenuhinya syarat administratif (kewajiban registrasi) merupakan hukuman yang tidak sepadan dan tidak dibutuhkan apabila tujuannya hanya untuk melakukan pendataan organisasi. Sebaliknya, jika tujuan pemerintah adalah pengawasan dan kontrol terhadap organisasi, hal ini bukan saja sewenang-wenang, melainkan juga bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berorganisasi.[3] Dalam proses yang berkelanjutan, tumpang tindih kebijakan ini akan menyingkirkan kelompok minoritas dan rentan dari proses pembangunan, terutama ikut serta dalam pemerintahan.

Kembali ke Orde Baru: Pembubaran Organisasi Tanpa Melalui Proses Peradilan dan Pemberlakuan Sanksi Pidana

Dalam UU Ormas, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan (menerbitkan izin pendirian ormas) atau dengan kata lain membubarkan suatu OMS tanpa melalui proses peradilan. Penerapan asas contrarius actus tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subjek hukum baru.[4] Sebagai subjek hukum (dalam hal ini berbentuk badan hukum), melekat juga hak dan kewajiban, termasuk menanggung risiko dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum. Upaya untuk menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan layaknya badan hukum lain, seperti pernyataan pailit Perseroan Terbatas (PT) atau pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran organisasi tanpa melalui proses peradilan telah mengabaikan prinsip due process of law dan mekanisme check and balances sehingga berpotensi menyebabkan abuse of power karena menjadi otoritas subjektif pemerintah. Proses dan mekanisme hukum untuk membubarkan organisasi seharusnya dilakukan sejak awal dan oleh Lembaga yudikatif karena hal ini berkaitan dengan prinsip due process of law dan asas presumption of innocence. Dengan dikembalikannya otoritas pembubaran suatu OMS kepada pemerintah dan tanpa melalui mekanisme peradilan, hal ini menjadi langkah mundur dalam demokrasi sebagaimana masa Orde Baru.

Selain itu, UU Ormas juga memberlakukan ketentuan pidana sehingga  memungkinkan negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidananya, melainkan karena status keanggotaan di dalam suatu OMS. Situasi ini tentu berpotensi melanggar kebebasan berorganisasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Bahkan, di dalam UU Ormas diatur mengenai pidana yang berkaitan dengan “penistaan agama”. Istilah yang sebelumnya tidak dikenal, baik dalam pasal 156a KUHP maupun UU 1/PNPS/1965 yang menjadi asal usul penodaan agama dalam pasal 156a KUHP.[5]

UU Ormas telah melanggengkan pasal karet warisan zaman revolusi, yaitu penodaan terhadap agama yang telah menimbulkan banyak korban dengan tindakan yang berbeda-beda karena memang tidak jelas definisi dari ketentuan ini. Dengan kata lain, pengaturan penjatuhan sanksi bagi OMS dan adanya pemidanaan yang tidak proporsional akan membangkitkan sifat represif negara.

Kebebasan Sipil di Indonesia 2019 – 2024: Ada Harapan atau Semakin Kelam?

Keberadaan UU Ormas adalah alasan untuk mengatakan kebebasan sipil di Indonesia akan tetap menghadapi ancaman serius lima tahun ke depan. Permasalahan mendasar dalam UU Ormas adalah cara pandang atau perspektif negara terhadap arena masyarakat sipil. Negara “menyederhanakan” cara pandang terhadap masyarakat sipil hanya sebagai (sebatas) organisasi kemasyarakatan (ormas) yaitu: 1) seluruh bentuk organisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; 2) selalu terlembaga ditandai dengan struktur organisasi dan AD/ART; 3) memerlukan pemberdayaan dari pemerintah; dan 4) perlu mendaftarkan keberadaannya kepada pemerintah. Implikasi dari cara pandang ini adalah negara tidak mampu memahami keragaman arena masyarakat sipil yang bahkan dapat tumbuh dari lingkungan komunitas kecil, seperti rukun warga atau desa/kelurahan.

Misalnya, forum warga yang bertujuan merespons kebijakan kepala desa atau komunitas hobi yang bertujuan menyalurkan hobi anggotanya atau kelompok adat yang merasa perlu mengorganisasi dirinya untuk menyampaikan aspirasinya merupakan format baru OMS yang patut diapresiasi sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Pengorganisasian warga hingga tingkat desa atau komunitas dalam upaya menghadirkan kepentingan mereka merupakan bukti perluasan partisipasi politik pada era demokratisasi ini. Dalam konteks ini, OMS tidak selalu terlembaga dalam bentuk organisasi formal. Oleh karena itu, OMS memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri yang harus dilindungi dan tidak boleh ada intervensi terlalu dalam oleh negara. Dengan kata lain, dalam relasi kuasa negara yang (pasti) timpang, OMS perlu ruang otonomi yang memadai agar dapat hidup dan memberikan kontribusinya terhadap pembangunan.

Tidak hanya itu, paradigma dari penerbitan UU Ormas sangat keliru karena cenderung melihat masyarakat sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan bahkan sumber disintegrasi bangsa. Paradigma keliru ini memunculkan sikap ketidakpercayaan negara terhadap masyarakat sehingga semua aktivitas masyarakat patut dicurigai, perlu diatur, dibina, dan diawasi oleh negara. Paradigma ini hanya pantas dimiliki oleh rezim otoriter seperti Orde Baru yang menjadikan masyarakat sebagai obyek yang harus selalu dicurigai. Dengan kata lain, UU Ormas memiliki paradigma kontrol negara atas aktivitas berkumpul dan berorganisasi dari warga negara.

Dilihat dari urgensi, UU Ormas tidak diperlukan dan tidak relevan lagi saat ini. Berbagai kekhawatiran pemerintah terkait tindak kekerasan dan perusakan fasilitas publik oleh OMS tertentu, penyimpangan terhadap ideologi negara Pancasila, pencegahan dan pemberantasan korupsi dana hibah/bantuan sosial, dan juga pemberian sumbangan dari dan/atau kepada pihak asing yang dianggap sebagai pencucian uang atau aliran dana untuk terorisme, telah ada solusi dan sanksi hukumnya di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dilihat dari implementasinya, UU Ormas tidak menjamin aspek-aspek penting kebebasan berorganisasi, seperti jaminan tentang kebebasan tujuan organisasi, jaminan kebebasan bentuk organisasi, jaminan bebas dari kontrol kegiatan, jaminan dari kesewenang-wenangan pendaftaran, serta jaminan dari kesewenang-wenangan pembatasan dan pembubaran. Dengan kata lain, UU Ormas tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga telah melanggar hak warga negara atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

Oleh karena itu, pemerintah harus mencabut UU Ormas dari tata peraturan hukum Indonesia. Pemerintah harus mempertimbangkan pengaturan hukum yang tepat bagi OMS di Indonesia dengan berdasarkan pada pengaturan bentuknya. Langkah ini dilakukan dalam lingkup melengkapi UU Yayasan sebagai UU yang mengatur organisasi tidak berbasis anggota dan mendorong RUU Perkumpulan untuk mengatur organisasi berbasis pada anggota. Solusi ini harus didorong pemerintah dimulai dari mengusulkan dan memasukkan RUU Perkumpulan sebagai Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas 2020.

 


[1] Diakses dari https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/indonesia pada 14 Oktober 2019 pukul 19.35 WIB

[2] Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Kelima Undang UU Organisasi Kemasyarakatan. (Jakarta: KKB, 2018), hlm. 48

[3] Ibid., hlm. 51

[4] Ibid., hlm. 41

[5] YLBHI. Pernyataan Sikap YLBHI Bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia terkait Penerbitan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jakarta: 12 Juli 2017

Penulis: Riza Imaduddin Abdali (Policy Advocacy Officer YAPPIKA-ActionAid)